Warga Elektro Bertahan di Antara Sengatan Penggusuran

Categories Featured, Rekam

Sirkulasi elite gubernur, kerap membuat warga Kampung Elektro was-was. Puluhan tahun mereka memupuk upaya menangkal penggusuran.

.

Kaluding, 74 tahun adalah seorang veteran nelayan. Sejak datang di Jakarta tahun 1960, hidupnya ditimang ombak. Ia nyaris tak mengenal daratan. Pria yang akrab disebut Daeng Kalo itu berlayar ke Banjarmasin, Pontianak, Makassar, hingga Surabaya.
Lima tahun setelahnya, Daeng Kalo menyaksikan orang-orang membangun rumah panggung di Muara Baru, Jakarta Utara. Kerangka rumah dibuat dari kayu dolken. Satu meter di bawah lantai dasar rumah itu masih lautan. Samping rumah mereka tak terparkir motor atau mobil, melainkan perahu.
Jalan Muara Baru Raya, masih dikepung alang-alang yang tingginya lebih dari tubuh manusia. “Makanya di daerah sini banyak diketemuin orang, badannya ada tapi kepalanya engga ada,” ungkap Daeng Kalo. Tetapi warga tak peduli soal itu.
Pada tahun 1978, barulah Daeng Kalo menetap di Muara Baru. Tepatnya di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Gang Kelinci, bagian dari Kampung Marlina. Bersama istrinya, Rohani, 63 tahun, mereka membangun rumah panggung dengan atap alang-alang. Kayu dolken tiga hingga empat meter mereka silangkan ke dasar laut.
“Kami bangun dulu untuk sementara. Daripada kami tidur pinggir jalan,” ucapnya.
Dua tahun setelah kepindahannya, (11/11/1980), api merambati rumah warga Muara Baru. Rohani terjungkat. Dia dikagetkan jeritan warga saat tengah menidurkan anak pertamanya yang masih berusia tiga bulan.
Kalang kabut. Suaminya masih berlayar di lautan.
Rohani bergegas menggendong anaknya. Hanya memakai bra dan celana pendek, ia lari menjauh dari kampungnya. Dia terobos orang-orang yang sibuk memadamkan api.
Amarah si jago merah tak bisa dibendung. Banyak rumah Muara Baru terbakar, termasuk kediaman Daeng Kalo dan Rohani.Setelah kehancuran rumah mereka, Daeng Kalo dan Rohani lalu mengungsi di sebuah tanah becek di tepi tanggul yang sekarang dikenal dengan nama Gang Elektro.

Kaluding (Daeng Kalo) dan Rohani di kediaman mereka

Diusir Pengembang

Warga saling bahu-membahu menguatkan satu sama lain sesudah kebakaran itu. Apa yang luluh lantak dibangun kembali. Tjokropranolo, Gubernur DKI Jakarta saat itu, ikut mendukung dengan mengerahkan tentara.
Namun ancaman atas kepastian hidup mereka tetap ada. Api berganti rupa.
Ketika rumah sudah ditempati, berdatangan sekelompok orang mengetuk rumah-rumah warga. Mereka mengaku mewakili pengembang. Orang-orang itu memaksa warga membongkar rumahnya sendiri. Jelas desakan diiringi ancaman pembongkaran paksa itu ditolak. Bagi warga, tanah adalah bagian dari nyawa mereka.
Daeng Kalo heran. Pemerintah Jakarta membantu mereka membangun rumah mereka, tetapi itu tidak menghentikan kalangan swasta untuk mencoba mengusir. Peristiwa itu membuat kebersamaan warga makin matang. Mereka melawan.
Daeng Kalo memerintahkan anak buahnya, sekitar 200 orang, untuk mengasah bambu runcing. Selanjutnya, bambu itu dijajar di pekarangan setiap rumah. Jika ada yang datang untuk merampas, mereka akan memakainya sebagai senjata untuk menangkal.
Bendera merah putih juga dikibarkan di setiap atap rumah warga. Rutinitas baru warga: berdemo dan melakukan mediasi di kantor gubernur hingga ke Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan. Daeng Kalo terbiasa mengabaikan ancaman dia akan diculik.
“Saya bukan orang politik Pak. Yang saya bicarakan ini kandang saya dan istri saya. Kandang anak saya,” kata Daeng Kalo kala itu nyaris pada tiap mediasi.
“Kalau hujan, kehujanan. Panas, kepanasan,” lanjutnya. “Dia mau berlindung di mana? Sedangkan saya bangun kembali rumah ini dapat dukungan dari gubernur langsung.”
Perjuangan berbuah manis. Kampung Muara Baru urung dibongkar. Hingga kini mereka masih bertahan di tanah yang sama.
Namun tahun lalu, ancaman penggusuran paksa kembali datang. Semangat perlawanan menyala kembali di masing-masing warga.

Suasana kawasan tepi tanggul kampung Elektro di malam hari

 Pergulatan Tanah Muara Baru

Di ruang tamu rumah Daeng Kalo, seorang pria tampak gelisah. Ichwan, 64, bercerita soal orang-orang yang datang untuk merampas tanah mereka.
“Rencananya dia akan,” kata Ichwan memberikan jeda menghisap rokok dalam-dalam, lalu menghembuskan asap. “Berikan tanah kita ke pengembang.”
Orang-orang itu, kata Ichwan, mengaku sebagai ahli waris Tommy Abdullah, mantan ketua RW3 Luar Batang. Dia juga menunjukkan verponding yang menjadi bukti kepemilikan. Tanah yang ia klaim cukup luas, mencakup sebagian kawasan Kampung Elektro hingga Kampung Marlina.
Tiga bulan setelahnya, seorang pria bernama Siman bin Tilan ikut mengaku sebagai ahli waris sah tanah di Muara Baru. Ia juga memiliki verponding, surat tanah dari zaman kolonial Belanda yang bisa diubah menjadi sertifikat tanah yang diakui negara.
Merespons kejadian itu, beberapa RT di Kampung Elektro membuat surat pernyataan sikap: tidak akan menjual tanah dan bangunan ke pihak manapun. Surat itu telah sampai ke tangan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta saat ini. Verponding juga ikut ditunjukkan ke gubernur, yang Anies hanya balas dengan senyum. “Bapak-bapak, ibu-ibu. Itu biasa mafia tanah, cuma kerikil saja,” komentar Anies seperti diceritakan Ichwan.
Ichwan menjadi yakin untuk beradu di peradilan, “Kalau mau sidang, ya sidang!”
Ichwan percaya warga akan menang kembali. Tanah yang mereka tinggali, telah dikelola secara mandiri lebih dari 40 tahun. Mereka tak pernah luput membayar pajak. Sedangkan ahli waris tersebut terakhir membayar pajak di tahun 1954.
Empat dekade memang bukan waktu yang sedikit. Banyak rintangan yang harus mereka lalui untuk mempertahankan semuanya. Mulai dari ancaman penggusuran, kebakaran, banjir rob, hingga merelakan sebagian kampung mereka ditelan air laut akibat tanah ambles.
Banyak sudah yang mereka lakukan untuk mempertahankan tanah mereka. Upaya terbaru adalah memisahkan diri secara administratif dari Kampung Muara Baru, dan terlahir kembali dengan nama Kampung Elektro. Semua dilakukan agar bisa bergabung dalam daftar 16 kampung yang tercantum dalam kontrak politik hasil kerjasama Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan Anies Baswedan.
Alasan pemilihan namanya sederhana saja. Letak kampung mereka ada di sepanjang Gang Elektro, sebuah nama yang diteguhkan dari gudang barang elektronik yang ada di sisi barat kampung. Gudang itu telah berdiri jauh sebelum kampung ini ada. Akhirnya identitas gudang itu hidup bersama warga, menjadi saksi budaya yang terus berkembang.
Taufik, 66, seorang saksi hidup terbentuknya Kampung Elektro berujar, “Awal tahun 1970-an, cuma ada beberapa rumah di tepi gudang, bukan di belakangnya.”
Area belakang gudang saat itu, masih berupa tanggul dan kawasan empang yang sepi penghuni. Namun kondisi geografisnya perlahan berubah di tahun 1976.
Saat itu, pemerintah berinisiatif untuk mengeruk lautan di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa supaya lebih dalam. Aksi serupa juga terjadi di Waduk Pluit. Lumpur hasil pengerukan lalu dibuang ke sisi luar tanggul Muara Baru, memenuhi empang, dan menjadi landasan tumbuhnya Kampung Elektro.
Sebelum datang ke sini, Taufik mengontrak rumah di area Pabrik Kaleng. Dia lalu digusur karena tanahnya dibutuhkan untuk pergudangan.
Sebagai kompensasi, Badan Pengelola Lingkungan (BPL) Pluit memindahkan Taufik dan beberapa keluarga lain ke tanah baru hasil reklamasi lumpur di tahun 1978. Dua tahun sebelum kedatangan Daeng Kalo. Setiap keluarga saat itu mendapat lahan seluas 12×15 meter.
Di samping tiap petak, selalu disisakan jalan sebesar 1,5 meter, untuk menghubungkan ke kawasan pesisir pelabuhan. Jalan-jalan tersebut kini nyaris seluruhnya tertelan oleh pemekaran rumah-rumah warga.
Taufik tidak tahu siapa pemilik lahan baru yang mereka tempati saat itu. Ketika ia menagih surat legal ke pihak BPL Pluit, mereka menolak memberinya. “Mereka khawatir nanti dikira jual tanah kepada saya. Mereka yang kena. Selama tanah itu tidak dibutuhkan, kami bisa pakai katanya,” jelas Taufik.

Kiri: Taufik dengan salah satu kucing kesayangannya; Kanan: Suasana salah satu gang sempit di dalam Kampung elektro

Berbeda dengan Taufik, Daeng Kalo pindah ke Muara Baru atas inisiatifnya sendiri. Tidak mudah baginya untuk menggarap tanah endapan lumpur. “Di atasnya memang kering, tapi di bawahnya masih basah semua,” ujarnya.
Daeng Kalo membangun rumah di atas lumpur yang menimbun lautan. Dia menanam kayu dolken sepanjang 4 meter sebagai tulang dasar rumah papan. Bekas kandang ayam hingga potongan kulit limbah pabrik Carvil, ditimbun untuk memadatkan lumpur. Butuh hitungan tahun untuk menunggu endapan lumpur mengeras.
Setelah mengeras, Daeng Kalo memasang cerucuk dan menanam batu kali. Itu bahan dasar untuk mendirikan pondasi rumah. Cara Daeng Kalo juga dilakukan beberapa warga lain.
“Dulu engga ada istilah tuan tanah,” kata Daeng Kalo. “Orang-orang yang rumahnya dibongkar di tempat lain datang ke sini [Kampung Elektro],” imbuhnya.
Penghuni baru terus berdatangan, termasuk Kadir, 72, yang saat ini menjabat sebagai ketua RT 7. Pada tahun 1985, ia memutuskan pindah ke Elektro karena ajakan seorang kawan. Kadir membangun rumah dari sepetak tanah yang masih becek di sisi utara Gudang Elektro.
“Terus terang saja. Waktu itu, saya cuma bosen bayar kontrakan di Pasar Lama,” kelakar Kadir menjelaskan alasan pindah.
Sewaktu rumah mulai ditempati, Kadir lalu dikunjungi perwakilan RT 15. Mereka mengajaknya mengurus surat-surat terkait rumahnya. “Saya dibikinin kartu kuning yang ada gambar garudanya. Disertai stempel RT dan RW,” ceritanya.
Lima tahun kemudian, Ichwan menyusul. Ia membeli tanah yang teksturnya gembur seharga Rp2 juta, tepat di belakang Gudang Elektro. Butuh sekitar tiga bulan baginya untuk selesai menguruk, supaya rumah yang dibangun tak mudah ambrol.
Meski ada kebebasan, ambisi untuk menguasai tanah seperti absen dari warga saat itu. Penghuni baru pun terus berdatangan, tanpa ada yang melarang atau meminta bayaran.
“Kalau mau main patok-patokan mungkin sudah banyak rumah saya, karena masih sepi. Tapi ya, saya dilahirkan enggak membawa tanah. Saya mati juga masuk ke tanah. Itu saja,” terang Ichwan.
Saat ini, Kampung Elektro sudah menjadi rumah untuk lebih dari 700 keluarga. Letaknya yang dekat Pelabuhan Sunda Kelapa, menjadikannya populer di kalangan pelaut luar Jawa.
Keberagaman etnis mulai dari Bugis, Serang, Minang, Flores hingga Papua membuat Kampung Elektro menjadi kaya. Namun di sisi lain, keberagaman itu menumbuhkan berbagai gesekan yang memicu konflik sosial di masa lalu.

Kiri: Sebagian warga Elektro juga membuka usaha ternak kecil-kecilan; Kanan: Salah satu masjid warga Kampung Elektro yang telah ditelan oleh kenaikan air laut

Muara Baru Berjiwa Keras

Pada kurun waktu tahun 1980 hingga 1990an, Muara Baru terkenal di seluruh Jakarta sebagai kawasan dengan tingkat kriminalitas tinggi. Ichwan menuturkan, kala itu dia sering naik taksi dari stasiun kereta untuk ke rumahnya. Namun sopir taksi kerap menolak mengantarkannya.
“Saya sampai ngomong. Pir, engga usah khawatir. Nanti ada yang macem-macem saya kempesin kepalanya. Baru dia mau,” kata Ichwan.
Kehidupan pelaut yang keras menempa karakter penghuni Muara Baru. Sirkulasi uang yang deras di Pelabuhan Sunda Kelapa yang luput dari pengawasan pemerintah, menyuburkan tindakan premanisme.
Di sisi lain, pertikaian antar ras sering terjadi. Daeng Kalo menuturkan, dulu orang Serang dan Makassar saling membenci. Amarah mereka mudah tersulut. Terutama jika berkaitan dengan berebut ladang pekerjaan.
“Apalagi waktu ada lelang ikan,” ujar Daeng Kalo. “Gara-gara ikan satu keranjang saja, bisa bunuh-bunuhan.”Namun perlahan kebersamaan dipupuk melalui kisah cinta. Sekitar akhir tahun 80-an, banyak gadis Makassar menikah dengan pemuda Serang, bahkan sebaliknya. Mereka mulai membaur dan memutus mata rantai warisan konflik.
Akan tetapi hal itu tak membuat Muara Baru berhenti jadi sumber masalah bagi tetangganya. Wilayah ini tetap dikenal sebagai sarang preman. Banyak dari mereka beraksi di area pergudangan dan kawasan pelabuhan.
Tak hanya itu, Muara Baru dikenal angker karena banyaknya mayat tanpa nama yang dibuang di sini.
“Sekitar tahun 1983 di dekat [Kampung] Marlina kan ada telepon koin. Kalau subuh sudah ada 2-3 mayat ditaruh di situ,” cerita Taufik.
“Di pinggir laut juga sering. Di sekitar alang-alang,” imbuhnya.
Pada kurun waktu yang dimaksud, memang marak aksi penembakan misterius (Petrus) yang menyasar orang-orang yang dituduh sebagai pembuat onar, atau penghuni dengan catatan kriminal. Banyak dari mereka yang dihakimi begitu saja, tanpa proses pengadilan.
“Warga di sini ada juga yang hilang. Namanya Maroya, raja rampok yang sering beraksi di pelabuhan. Dia ditangkap, dikejar, masuk kebun, ditembak. Ada beberapa sih, warga yang lain juga,” tambah Taufik.
Tak jarang, warga tak bersalah juga diberantas hanya karena bertato. Hal itu membuat beberapa warga bersusah payah menghapus tato dengan cara seadanya.
Seperti almarhum Tono yang rela menggosok tatonya dengan setrika panas, atau beberapa warga lain yang menusuk tato mereka dengan jarum berisi sabun. Cara terakhir tak sepenuhnya berhasil. Tato masih cukup terlihat. Yang berbeda hanya ada luka mirip bekas koreng.
Pada pertengahan tahun 80-an, peristiwa Petrus berhenti. Preman Muara Baru kembali merajai kawasan Sunda Kelapa dan sekitarnya, meski tak lama. Pada sekitar tahun 1991, Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) masuk Pelabuhan Sunda Kelapa dan mulai memberantas premanisme.
Seiring waktu, cap sarang preman terhapus dari Muara Baru. Saat ini, warga Kampung Elektro lebih ingin dikenal lewat kegiatan keagamaannya yang kuat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja memiliki komunitas pengajian sendiri. Musala selalu ramai setiap harinya. Berbagai ustadz diundang ceramah, termasuk tokoh Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Syihab.

Suasana ceria Kelompok Belajar Anak di rumah Herdayati

Swadaya Membangun Kampung

Rumah Ichwan kerap dipenuhi suara anak-anak. Sekitar dua puluh bocah memenuhi ruang tamu yang sudah disulap menjadi kelas kecil. Para ibu mengawasi dari dekat pintu. Sebagian duduk di sebelah anak mereka. Menemani menulis atau mengajari berhitung.
Mereka sedang mengikuti Kelompok Belajar Anak (KBA) asuhan Herdayati, 46, istri Ichwan. Sebuah inisiatif yang lahir dari kegelisahan Herdayati akan pendidikan anak di kampung Elektro. Ketika anaknya berusia 4 tahun, ia tak bisa menyekolahkan mereka di bangku TK, karena biaya yang terlalu tinggi. Dia semakin resah ketika sadar banyak ibu lain di kampungnya bernasib serupa. Anak mereka lebih gemar bermain jauh dari rumah.
Herdayati lalu mengutarakan usulannya pada Wardah Hafidz dari Urban Poor Consortium (UPC). Inisiatif itu direspons hangat dalam bentuk bantuan dana dan pelatihan.
“Saya bilang, Mbak Wardah, di kampung saya banyak anak-anak, tapi enggak ada biaya,” kata Herdayati.
Herdayati menghimpun siswa sekolah di kampungnya, termasuk anak dan keponakannya sendiri, untuk menjadi guru bagi murid yang lebih muda.
Tahun 2004, sekolah nonformal itu menjaring 60 murid tetap. Setiap murid awalnya tidak dikenakan biaya sama sekali. Namun, perlahan kebutuhan mereka naik. Kini setiap murid hanya membayar Rp2.000 tiap pertemuan.
“Kami kan juga harus ngebayar gurunya,” jelas Herdayati.
Herdayati juga aktif menjadi paralegal LBH Apik. Banyak kasus kekerasan terhadap istri terjadi di kampungnya yang diselesaikan dengan diskusi baik-baik. “Denger suara ribut bak-buk-bak-buk, saya ketok pintunya. Assalamualaikum, ada apa sih pak?”
Ia mencoba menjembatani pembicaraan antara suami dan istri. Seringkali mereka lalu membuat kontrak seadanya untuk tidak mengulangi kejadian serupa. Namun tak jarang, ada yang lanjut melapor ke polisi.
Herdayati tak kenal lelah berjuang, meski keselamatannya pernah terancam. Pernah seorang pria yang geram karena pelaporan ke polisi, datang ke rumahnya dan mengintimidasi. “Ibu kalau saya cegat di pinggir jalan bagaimana? Kalau pulang, perut ibu sudah terburai?” teriaknya sembari membanting belati ke lantai rumah Herdayati.
Tapi diancam seperti itu saya malah tak gentar!” sambungnya.
Herdayati adalah contoh kecil bagaimana warga siap bergerak untuk memajukan kampungnya. Mereka selalu berusaha memberi apa yang mereka punya. Majelis dan musala mereka bangun sendiri. Sebulan sekali, gotong royong rutin diadakan. Di kala hajatan, para ibu juga selalu siap membantu tanpa perlu diundang.
Kebanyakan warga Elektro adalah perantau. Mayoritas sadar mereka butuh satu sama lain untuk bertahan dari kerasnya Jakarta.
“Setiap ada yang sakit, pasti ada yang ngetok pintu dan ngabarin. Meski jam 2-3 pagi pasti kami langsung sigap,” tuturnya.
Warga Kampung Elektro juga menopang bersama-sama beban setiap warga yang ditinggal keluarganya. Mereka rutin menghimpun dana kematian. Di RT 14, warga sepakat mematok iuran Rp5000 per bulan.
Semua itu adalah inisiatif swadaya warga. Sudah empat dekade warga Kampung Elektro membangun rumah, budaya, hingga relasi sosial. Hasilnya bukan hanya dinikmati sendiri oleh mereka, melainkan seluruh warga DKI Jakarta.

Kiri: Tak jarang ditemukan tangga menuju lantai dua terletak di luar karena keterbatasan lahan warga; Kanan: Ichwan dan Herdayati berpose dengan putri kembar mereka

Kampung Elektro dibutuhkan untuk mendukung aktivitas perekonomian pendatang yang tidak menetap. Para pekerja di Pelabuhan Sunda Kelapa dan area industri Muara Baru banyak menyewa rumah di sini. Selain itu, kampung ini juga menyuguhkan fasilitas seperti area parkir hingga warung makan bagi para pekerja kerah biru.
Namun bagi orang luar kampung yang mendambakan pembangunan fisik yang mereka sebut modern, kampung seperti Kampung Elektro cua tempat kumuh, sarang penyakit dan preman, yang tak layak ada di Jakarta. Kemandirian warga dalam membangun kehidupan mereka tanpa banyak bantuan dari pemerintah maupun modal dari swasta tak direken.
Cara pandang ini diamini cukup banyak warga yang ingin Jakarta makin seperti Singapura. Salah satu pendukung paradigma pembangunan yang memandang kampung kota sebelah mata adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Tahun 2016, KTP dan KK mereka diblokir sebagai dampak tuntutan dari Pemprov DKI agar warga meninggalkan kampung mereka. Tak peduli meski mereka memiliki KTP DKI Jakarta, membangun kampung secara mandiri, dan rutin membayar PBB.
“Itu yang bikin warga merasa kecewa kenapa waktu Ahok kok PBB dibebaskan. Waktu itu bongkaran merajalela. Kami was-was apa karena tidak membayar pajak? Warga lebih seneng bayar,” ujar Ichwan.
“Ancaman itu juga yang jadi alasan kami ikut kontrak politik untuk memenangkan Anies Baswedan,” tegasnya.
Keputusan mereka berbuah positif. KTP mereka sudah aktif kembali. Anies juga terbukti berusaha mewujudkan poin-poin janjinya di kontrak politik. Salah satunya adalah revitalisasi 16 kampung, termasuk Kampung Elektro.

Tantangan Pengorganisasian Warga

Oleh karena itu, dalam beberapa bulan terakhir, sebagian warga Elektro sibuk mengerjakan Community Action Plan (CAP) Mandiri bersama Rujak Center for Urban Studies. Di dalam kegiatan itu, mereka berusaha merumuskan aspirasi akan masa depan kampung mereka. Sebuah proses yang rumit dan butuh waktu lama.
Namun kompleksitas diskusi bukanlah hambatan utama bagi para penggiat CAP. Tantangan terbesar adalah menyatukan langkah warga untuk menyukseskan CAP.
“Banyak dari mereka yang ingin hasil cepat dan konkrit. Tapi kan proses CAP ini engga bisa seperti itu,” tuturnya.
Warga terpecah menjadi tiga kubu dalam menyikapi CAP. Ada yang pro, apatis, dan kontra. Jumlah penduduk yang tinggi dan keberagaman etnis menjadi tantangan besar dalam pengorganisasian. Banyak dari mereka bersikap acuh tak acuh. Sedangkan mereka yang menolak CAP kebanyakan karena terhasut isu bahwa CAP adalah penggusuran terselubung.
Tak dipungkiri, pada saat proses penataan kampung pasti ada yang dikorbankan. Entah dinding yang digeser, jalan yang harus dilebarkan, atau saluran yang harus diperdalam. Namun semua keputusan itu tentu kembali pada persetujuan warga.
“Kalau misalnya kampung kita sudah bersih dan rapi, kan tidak dianggap kumuh lagi sama [pemerintah]. Harapan jangka panjangnya ya semoga bisa membantu meraih legalitas tanah,” tegas Ichwan.
Meski berat dan penuh konflik, para pejuang Kampung Elektro tetap bekerja keras. Mereka harus dapat meyakinkan warga bahwa harapan untuk kampung sejahtera sudah dekat dengan genggaman tangan warga. Tetapi mereka sadar bahwa mereka harus bergerak cepat.
Ichwan berharap warga untuk lebih proaktif terhadap CAP. Semuanya harus siap berjuang bersama, agar nantinya bisa menikmati hasil bersama. Segelintir orang saja akan kewalahan untuk mewujudkan masa depan yang warga harapkan. “Kalau aktif, yang menentukan masa depan kampung nanti ya warga. Kalau engga, ya nanti pemprov. Padahal warga yang paling tahu apa yang mereka mau,” tambahnya.

Warga bersantai di kala senja. Semua yang dilakukan oleh aktivis kampung tidak hanya bermanfaat pada penduduk saat ini, tapi juga generasi yang akan datang.

Penulis:
Dieqy Hasbi Widhana, Jurnalis Tirto.id
Yusni Aziz, penulis & fotografer lepas (www.yusniaziz.com)

Fotografer:

Yusni Aziz, penulis & fotografer lepas (www.yusniaziz.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *