Hunian Layak adalah Hak Asasi

Categories Kabar

Seperti judul diatas, hunian layak adalah hak asasi semua umat manusia tanpa terkecuali. Ini adalah tema dari diskusi yang diselenggarakan Ruang Jakarta (RUJAK) Rabu malam (11/4) pukul 18.30 dan berlangsung selama 2 jam di Goethehaus Jl. Sam Ratulangi, Jakarta Pusat. Diskusi ini mengangkat tema ketidakadilan atas hak bertempat tinggal yang terjadi selama ini. Banyaknya penggusuran paksa yang terjadi mengatasnamakan keindahan dan penataan kota dan merelokasinya ke rusunawa atau hunian yang bisa dibilang konon lebih layak untuk mereka. Padahal ada tujuh aspek yang disebutkan sebagai hunian layak yaitu keamanan bermukim, kelayakan huni, aksesibilitas, ketersediaan layanan, infrastruktur, lokasi dan sosial budaya.
Diskusi ini dimoderatori oleh Marco Kusumawijaya dan pembicara dari berbagai kalangan komunitas seperti Yuli Kusworo dari Arsitek Komunitas Yogyakarta, Angga Sasongko seorang sutradara (salah satu filmnya yaitu Love for sale), Elisa Sutanudjaja dari Rujak Center For Urban Studies (RCUS), Shanty Syahril pendiri Taman Baca Garasi, Yunita dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Pihri Buhaerah dari Komisi Nasional HAM.
Hak asasi atas hunian layak itu bukan hanya sekedar terdiri dari empat dinding dan satu atap, tapi ini adalah hak atas segenap perempuan, laki-laki, kaum tua muda dan anak-anak untuk mendapatkan dan mempertahankan rumah dari komunitas yang aman serta hidup terjamin. “Hak asasi atas hunian layak adalah bagaimana pemerintah berusaha semaksimal mungkin sumber dayanya untuk mencapai kemajuan yang progresif atau meningkat,” ujar Elisa.

©Siti Maymunah

Sudah banyak aturan yang menjamin bahwa semua orang mempunyai hak atas bertempat tinggal seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia, undang-undang tentang agraria dan pencegahan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. “Ketika hak atas rumah hilang, sebenarnya mereka kehilangan hak atas yang lainnya. Begitu banyak jaminan hukum dan negara diwajibkan menyediakan hak atas perumahan, pertanyaannya adalah siapa yang harus mewujudkannya?” ujar Yunita dari LBH Jakarta yang banyak mengurus kasus tentang penggusuran paksa di Jakarta.
Teori HAM menyebutkan kewajiban dan tanggung jawab itu ada di negara, negara yang wajib untuk memenuhi HAM tersebut. Undang-undang Perumahan dan Pemukiman Pasal 9 ayat 1 mengatakan penyelenggaraan perumahan adalah salah satu kebutuhan dan Pasal 9 ayat 2 menyebutkan penyelenggaraan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau setiap orang, yang artinya semua orang berkewajiban menjadi penyelenggara perumahan. Meskipun orang tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab negara tapi di satu sisi dia mengalihkan tanggung jawab negara dari pemerintah.
Hak atas tempat tinggal sebenarnya tidak tergantung pada selembar sertifikat kepemilikan. Banyaknya penggusuran yang terjadi membuat kita terjebak dengan istilah sertifikat karena dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan bahwa berdasarkan asas berapa lama kita menempati lahan tersebut dan berapa besar manfaatnya dan jika kita sudah menempati tanah selama 20 tahun atau lebih dengan itikad baik maka dia berhak dan bisa mengajukan kepemilikan tanah tersebut. Selain di UUPA, ada juga revisi UU Pertanahan yang menyebutkan siapapun yang menelantarkan tanahnya itu bisa dicabut oleh negara dan kemudian diberikan kepada orang yang lebih berhak dan menggunakannya.
Jika dlihat dari teori HAM yang disebutkan di atas, maka yang bertanggung jawab adalah negara dan setiap orang. Faktanya di Indonesia mayoritas orang membeli rumah secara swadaya, sewa, mengontrak, atau menempati tempat kosong (kolong jembatan, pinggir rel kereta api, dll). Asal ada jaminan dari kelurahan setempat bahwa tanah kosong itu aman untuk ditinggali maka itu sudah cukup bagi mereka untuk tinggal disana meskipun tidak memiliki sertifikat. Hal ini dikarenakan pada asalnya bukan dari sertifikatlah bukti kita memiliki tanah, tidak seperti adat Barat yang menggunakan sistem surat menyurat sebagai kepastian hukum.

Siti Maymunah
Lahir dan besar di Kampung Tongkol. Saat ini, selain aktif bekerja, ia juga aktif membantu perjuangan para warga, salah satunya dengan menjadi reporter muda kampung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *