Kota yang Terbelah

Categories Ulas

Kampung-kampung di Jakarta adalah anomali yang tidak pernah bisa saya pahami. Di ibu kota pusat pembangunan Indonesia ini, ada jutaan orang tinggal di permukiman-permukiman yang fasilitas publiknya tertinggal puluhan tahun dibanding desa kelahiran saya di pedalaman Jawa Tengah.
Desa saya sudah mengenal listrik jauh sebelum saya lahir tahun delapan-enam. Tapi hanya sepuluh kilometer dari pembangkit listrik tenaga uap di Tanjung Priok yang sudah beroperasi sejak 1962, orang-orang kampung Gedung Pompa di Jakarta Utara baru mengenal energi ini beberapa dekade setelahnya. Sementara saya bosan mendengar racauan bapak soal Saddam Hussein waktu nonton Dunia Dalam Berita, mungkin ada anak sebaya yang mati jatuh tenggelam di sungai pinggir Kampung Lodan, juga di Jakarta Utara, karena terpaksa berak tanpa penerangan.
Gambaran kampung kota akan semakin sureal jika dibandingkan dengan situasi di sekitarnya. Misalnya saja, di masa sekarang ini, perempuan Gedung Pompa tiap pagi harus membersihkan tahi dan kencing di selokan kecil depan rumah. Tidak sampai 200 meter dari rumah-rumah mereka, anak-anak perumahan Pantai Mutiara bermain air di kolam renang pribadi sementara orang tuanya berlayar ke Kepulauan Seribu dengan kapal pesiar pribadi. Atau orang Kebon Kacang di Jakarta Pusat yang mencuri listrik untuk menonton televisi sementara Jl. M.H. Thamrin di dekatnya penuh dengan layar iklan yang lebih lebar dibanding rumah mereka.
Jakarta seperti hidup dalam dua zaman secara bersamaan. Jakarta adalah kota yang terbelah namun satu kesatuan.
Paradoks kampung baru bisa saya pahami setelah menemukan disertasi setebal 200 halaman oleh Devisari Tunas dari TU Delft dengan judul The Spatial Economy in the Urban Informal Settlement. Penelitian doktoral ini menjawab banyak pertanyaan seperti bagaimana kampung terbentuk, faktor apa yang membuat infrastruktur kampung tertinggal, atau bagaimana dinamika relasi sosial-ekonomi antara kampung dengan kota.
Ia juga menawarkan metode untuk memahami fenomena permukiman informal dan bagaimana mereka mempertahankan diri. Oleh karena itu penelitian Devisari masih relevan meski ditulis pada 2008 dengan beberapa data yang barus diperbaharui. Tiga bagian di bawah ini merupakan ringkasan karya Devisari dengan beberapa tambahan temuan saya sendiri untuk memperkuat argumen.

Sejarah Kampung

Berdasarkan sejarahnya, permukiman informal di Jakarta bisa dibagi menjadi dua kategori umum: kampung yang berusia ratusan tahun dari masa kolonial dan kampung yang terbentuk pada masa industrialisasi Jakarta tahun 1950-70an.
Kampung-kampung pada masa kolonial punya banyak fungsi berbeda. Permukiman tua di pinggir sungai, seperti Kampung Pulo di Jakarta Timur, terbentuk karena pemerintah Hindia Belanda mengandalkan Sungai Ciliwung sebagai jalur transportasi hasil perkebunan daerah pedalaman. Ada juga permukiman penyangga garden city Menteng yang kini berada di pusat kota strategis sekitar Jl. Thamrin, di antaranya Kebon Kacang dan Kebon Sirih, semua di Jakarta Pusat. Sementara itu banyak kampung lain—yang umumnya menyandang nama daerah asal seperti Kampung Bali di Jakarta Pusat atau Kampung Makassar di Jakarta Timur—punya sejarah yang lebih pahit. Mereka didatangkan oleh kongsi dagang VOC sebagai pekerja paksa pada masa awal pendudukan Batavia.
Usia kampung-kampung ini merentang dari 100 hingga hampir 400 tahun. Namun sebagian tanahnya hingga saat ini belum punya sertifikat sehingga rentan gusuran karena lokasinya yang strategis.
Usai perang revolusi, dari tahun 1950 sampai 1970-an, Jakarta mulai mengalami perubahan cepat dengan skala yang tidak mampu diimbangi keuangan negara. Pemerintah mulai menggeber sejumlah proyek infrastruktur besar seperti listrik (Ancol), bendungan (Karet), jalan tol Jagorawi, dan bandar udara Cengkareng. Selain itu pabrik-pabrik manufaktur berorientasi ekspor mulai menjamur di bagian utara kota akibat kebijakan liberalisasi pasar dan penciptaan kawasan industri di dekat pelabuhan Tanjung Priok.
Kebutuhan tenaga kerja dari pabrik manufaktur baru di kawasan industri Ancol menjadi daya tarik (pull factor) utama terjadinya arus urbanisasi besar-besaran. Hanya dalam satu dekade, dari tahun 60-an sampai 70-an, populasi Jakarta naik hampir dua kali lipat dari 2,9 juta menjadi 4,4 juta jiwa. Namun di sisi lain, pemerintah hanya mampu membangun seribu unit rumah sederhana setiap tahunnya.
Kegagalan pemerintah mengimbangi dampak industrialisasi dan urbanisasi dengan penyediaan layanan permukiman inilah yang melahirkan kampung-kampung baru di sekitar kawasan industri Jakarta Utara. Pemerintah kesulitan memberikan layanan dasar seperti listrik, air, hingga pengelolaan sampai. Sampai tahun 1967 hanya 15 persen rumah-rumah di kota yang mendapat penerangan listrik dan aliran air. Absennya pengelolaan limbah yang memadai untuk mengantisipasi industrialisasi dan pelipatan populasi juga membuat sampah di Jakarta menumpuk, dan kemudian memunculkan terminologi “kumuh” yang lekat dengan kampung.
Tidak semua pendatang baru terserap menjadi buruh pabrik dalam aktivitas ekonomi formal di Jakarta. Dalam situasi ini kampung tidak hanya menyediakan perumahan bagi para buruh tetapi juga suaka bagi orang-orang yang tersisih. Mereka bertahan di Jakarta dengan menyediakan layanan yang gagal diberikan negara dengan cara informal—seperti mendistribusikan dan menjual air dengan gerobak, mengolah sampah dengan menjadi pemulung, mengisi kekosongan transportasi publik dengan becak dan bajaj, atau menyediakan kontrakan murah bagi kelas pekerja formal.
Perkembangan selanjutnya membuat Jakarta menjadi kota yang terbelah. Jakarta pada periode 1980-an sampai sekarang mengalami gejala pasca-Fordisme yang ditandai dengan transformasi aktivitas ekonomi kota ke sektor jasa, sementara pabrik-pabrik pindah ke kota penyangga untuk menekan ongkos produksi. Hanya sedikit tenaga kerja di kampung yang mampu mengisi peluang di sektor jasa karena mensyaratkan pendidikan tinggi. Ditambah dengan hilangnya pabrik, kampung pun semakin terperosok ke dalam lingkaran kemiskinan. Permukiman mereka semakin padat karena rendahnya mobilitas sosial generasi kedua dan ketiga kampung yang tidak mungkin mengimbangi cepatnya arus jasa-isasi. Indikator dari fenomena ini adalah angka pengangguran di Jakarta yang selalu lebih tinggi dibanding angka nasional.
Situasi kota bertambah buruk oleh deregulasi sektor properti dan agraria. Akibatnya, di mana dan kepada siapa permukiman baru akan didirikan sepenuhnya ditentukan oleh pengembang besar, bukan negara. Kawasan perumahan sub-urban menjamur sehingga memunculkan fenomena migrasi keluar di kalangan kelas menengah yang cukup signifikan. Sementara itu permukiman-permukiman baru di dalam kota hanya bisa diakses oleh kelas satu persen.
Jakarta menjadi kota berwajah ganda. Kota yang absen dari kelas menengah. Kota yang hanya ditinggali oleh mereka yang benar-benar miskin dan benar-benar kaya. Tommy Firman, peneliti ITB, menyebutnya sebagai “segregasi ruang secara sukarela”.

Gedung-gedung apartemen di sekitar Kampung Akuarium. Foto: Yusni Aziz

Kelestarian Kampung

Pertanyaan lanjutan terkait situasi dualisme kota di atas adalah: bagaimana kampung mempertahankan diri. Apalagi mengingat banyak kebijakan negara yang tidak berpihak pada orang-orang kalah. Salah satu contohnya adalah permukiman informal yang tengah ditulis oleh tim Kampung Kota Merekam saat ini, Kerang Hijau. Mereka adalah kumpulan orang-orang berkali-kali tergusur, lalu terus mundur sampai mendirikan rumah yang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Jakarta berwarna biru alias laut.
Contoh lain yang sudah ramai diberitakan oleh media adalah warga gusuran Kampung Akuarium dan Kunir. Mereka bertahan di atas puing-puing bekas rumah mereka sendiri selama satu setengah tahun tanpa fasilitas dasar dan status kependudukan. Baru beberapa hari ini pemerintah mengakui keberadaan mereka dengan membentuk satuan rukun tetangga yang baru. Orang-orang kampung sudah beratus kali diinjak tapi tak mau mati.
Di sini Devisari mengajukan dua konsep kunci untuk memahami tingginya daya survival warga kampung: modal sosial dan fleksibilitas. Kedua konsep ini juga bisa menjelaskan kenapa kebijakan rusunisasi tidak pernah berhasil.
Modal sosial secara umum merujuk pada sumber daya yang bisa diakses melalui kontak sosial, jaringan, norma-norma, dan rasa saling percaya. Bentuknya bisa berupa hubungan keluarga, kesamaan okupasi, serta jaringan vertikal dengan orang-orang yang punya pengaruh besar. Mengingat tanah kampung adalah barang modal yang mati (dead capital), modal sosial adalah satu-satunya kekayaan yang dimiliki oleh warga.
Modal sosial berfungsi membuat sebuah keluarga mendapat modal untuk membuka usaha, memberikan akses pada barang dan jasa murah, atau informasi khusus terkait peluang mendapatkan pekerjaan di sektor informal, dan hal-hal lain yang penting bagi keberlanjutan pemasukan warga kampung.
Faktor modal sosial jarang sekali dipertimbangkan dalam kebijakan relokasi ke rumah susun. Saya, bersama tim penyunting buku Catatan Penghuni Rusun Jatinegara, menyaksikan bagaimana warga Kampung Pulo kehilangan modal sosial mereka saat dipindah paksa ke rusunawa. Keputusan pengelola untuk menempatkan para penjual makanan dan jajanan dalam satu lantai membuat barang-barang mereka tidak laku. Para konsumen dipaksa mengalami dilema moral saat memilih belanja di sebuah toko, dengan mengabaikan toko di sampingnya yang pemiliknya sama-sama dia kenal. Ini merupakan contoh sederhana yang tidak masuk dalam teori ekonomi konvensional namun sangat berpengaruh bagi warga.
Sementara itu konsep kedua, fleksibilitas, merujuk pada keluwesan cara-cara produksi warga kampung yang memungkinkan mereka bermanuver di tengah keterbatasan sumber daya ruang. Dalam konteks tenaga kerja, konsep ini bisa disederhanakan dalam terminologi derogatif pekerja serabutan—hari ini sopir tembak, besoknya nukang di rumah tetangga, sementara lusa jadi kuli panggul pelabuhan.
Tapi fleksibilitas ini juga terkait dengan negosiasi alokasi spasial di mana warga kampung menggunakan ruang yang secara formal tidak ditujukan untuk aktivitas ekonomi, seperti rumah tinggal dan ruang publik. Di Lodan ibu-ibu memasak sekaligus menjual gorengan di mulut gang yang agak lebar dengan jam operasional yang menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Rumah-rumah di kampung itu bukan hanya berfungsi sebagai tempat istirahat tapi juga ruang ekonomi untuk membuat pernak-pernik yang dijual ke kawasan Kota Tua. Keluwesan ini mensyaratkan komunikasi dengan sesama tetangga, sehingga fleksibilitas dan modal sosial tidak bisa dipisahkan.
Fleksibilitas ini tidak akan bisa ditemui di rumah susun yang umumnya punya regulasi ketat. Iwan Setiawan, salah satu penulis Catatan Penghuni Rusun Jatinegara, mengungkapkan banyaknya aturan yang membuat dia tidak leluasa berjualan soto di tempat baru. Dia menggambarkannya dengan analogi yang baru saya pahami sekarang dengan konsep fleksibilitas dan modal sosial:
“Kehidupan di rumah susun itu seperti argo taksi yang  langsung berjalan begitu pintu mobil terbuka. Sementara kehidupan saya di Kampung Pulo seperti naik bajaj, bisa saling tawar sebelum naik kendaraan.”

Dinamika Kampung dan Kota

Pertanyaan lanjutan dari fenomena wajah ganda Jakarta adalah tentang interaksi kampung dengan kota secara keseluruhan. Bagaimana hubungan kelompok informal kampung dengan aktivitas ekonomi formal? Lalu sejauh mana integrasi kampung dalam kehidupan urban di Jakarta?
Devisari menggunakan tiga indikator untuk menjawab pertanyaan di atas, yaitu integrasi politik, fisik, dan sosial-ekonomi. Mengukur integrasi kampung-kampung yang berbeda melalui tiga level ini merupakan titik berangkat yang krusial untuk menyelesaikan problem dual city di Jakarta.
Di antara ketiganya, integrasi politik adalah yang paling penting karena melibatkan status legalitas dan pengakuan dari pemerintah. Saat permukiman informal terintegrasi secara politik, maka warganya punya daya tawar yang lebih kuat untuk memperjuangkan hak-hak lainnya.
Integrasi politik bisa diukur dari adanya pengakuan pemerintah terhadap kampung sebagai bagian dari wilayah permukiman urban (yang ditandai dengan ada tidaknya satuan rukun tetangga dan rukun warga) dan terhadap penghuninya sebagai warga yang sah (dengan indikasi kartu tanda penduduk). Seringkali pengakuan politik yang merupakan hak dasar warga negara sulit diperoleh penghuni kampung karena dianggap sebagai “pendatang liar” yang “menyerobot tanah negara.”
Pengalaman Kampung Akuarium bisa menjadi contoh pentingnya pengakuan politik. Selama hampir dua tahun warga yang bertahan tidak bisa memperbaharui KTP karena tidak ada lagi rukun tetangga di atas puing gusuran. Dampaknya sangat panjang. Mereka tidak bisa membuka rekening bank, mendaftar BPJS, atau melamar kerja.
Ukuran integrasi politik yang berikutnya adalah adanya jaminan terhadap warga kampung sehingga mereka bisa menggarap ruang tanpa ancaman pengusiran. Jaminan ini pada umumnya berupa sertifikat kepemilikan tanah meski ada bentuk-bentuk lain. Menurut pakar ekonomi informal, Hernando de Soto Polar, jaminan merupakan kunci pertumbuhan aktivitas produksi karena mengubah aset mati menjadi kapital yang aktif.
Selain itu jaminan kepemilikan juga menjadi insentif bagi warga kampung untuk secara mandiri memperbaiki kondisi permukiman mereka. Saya sendiri menyaksikan kebenaran formulasi Devisari di Kampung Pojok, sebuah permukiman rumah panggung setinggi beberapa meter di pinggir laut Jakarta Utara. Para warga kini tidak mau lagi memperbaiki gang kampung yang sudah banyak berlubang, sehingga membahayakan anak-anak, setelah mendengar rencana penggusuran.
Sayangnya jaminan dalam bentuk sertifikat sangat sulit didapatkan oleh para pemukim informal, bahkan di kampung-kampung tua seperti Kebon Kacang. Kesulitan itu disebabkan oleh rumitnya prosedur hukum yang membutuhkan uang banyak dan memakan waktu bertahun-tahun.
Sementara itu integrasi fisik bisa diukur dari koneksi kampung dengan infrastruktur kota seperti jalan raya, transportasi umum, listrik, air, sanitasi, dan fasilitas publik seperti sekolah atau puskesmas.
Pada level sosial-ekonomi, integrasi bisa diindikasikan dalam dua elemen; seberapa banyak warga yang bekerja dalam ekonomi formal dan seberapa kuat relasi aktivitas informal kampung dengan sektor formal. Penelitian Devisari di Kebon Kacang menunjukkan bahwa warga kampung mempunyai kecerdasan natural untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pekerja sektor formal seperti makanan murah, jasa cuci baju, foto kopi, dan kos-kosan.

Pada akhirnya kampung menyimpan problem kompleks yang bisa mulai diselesaikan dengan mengintegrasikan permukiman informal secara politik, fisik, dan sosial-ekonomi. Penggusuran bukan merupakan solusi, sebagaimana terlihat dari tingkat survivabilitas yang bergantung pada keluwesan dan modal sosial. Dengan bantuan jaringan yang kebanyakan bekerja secara sukarela, sejumlah kampung kini berhasil mendapatkan pengakuan politik dari pemerintah dan memaksa gubernur untuk memperbaiki kampung dari dalam (on site upgrading).
Tapi masalah tidak selesai sampai di sini. Situasi kampung yang begitu timpang dengan lingkungannya menunjukkan adanya polarisasi di dalam kota. Mengutip kalimat Devisari, “ini bukan persoalan fisik, tapi ekspresi atau gejala masalah sosial yang tidak akan selesai hanya dengan kebijakan spasial tata kota.”

 

Pewarta kantor berita Antara.

1 thought on “Kota yang Terbelah

  1. ulasan yang menarik, mas Lintang.
    Salam kenal, saya Wira, kebetulan juga sedang menyusun tesis degan kasus di salah satu kampung di Jakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *